Kilas PMD

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Gorontalo, dan memiliki peran penting dalam mewujudkan visi Pemerintahan Daerah yaitu Kabupaten Gorontalo yang sehat, cerdas dan kreatif, berwawasan lingkungan menuju masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

 

Kebijakan Nasional melalui Renstra Kementerian Desa Tahun 2015-2019 yang terrtuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015 menetapkan delapan strategi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan sembilan ‘Agenda Prioritas Nasional’, Strategi Kementerian yang sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas pemberdayaan Masyarakat Desa terdapat pada Strategi 1 yaitu Penguatan tata kelola desa yang baik.

Terkait hal tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa membina dan mengevaluasi tata pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa melalui Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa sehingga mencapai prosentase Desa Tertib Administrasi.

Untuk mewujudkan visi dan Misi Kepala Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gorontalo mengemban tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

  • Memperkuat kapasitas dan kompetensi pengelola anggaran ditingkat Desa melalui Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa.
  • Meningkatkan kapasitas pemerintahan dan kelembagaan Desa melalui Program peningkatan keberdayaan masyarakat Pedesaan.
  • Mendorong interkoneksitas pembangunan kawasan perdesaan melalui Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa.
  • Mengoptimalkan pembinaan kelompok-kelompok usaha Pemuda Produktif melalui Program Pengembagan lembaga Ekonomi Pedesaan.
  • Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan Desa melalui program Peningkatan Kapasitas apratur pemerintahan Desa
  • Meningkatkan kapasitas dan mengoptimalkan manajemen asset/barang Desa melalui program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan Daerah.